Kritik tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Artikel:

Kecurangan Pemilu Dituding Untungkan Demokrat
JAKARTA, KOMPAS.com — Rizal Ramli menuding bahwa kesemrawutan pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April lalu, terutama terkait kekisruhan daftar pemilih tetap, adalah sebuah kecurangan sistematis. Kekisruhan itu diindikasi menguntungkan partai pendukung pemerintah, Partai Demokrat.

Rizal mengatakan, di sejumlah tempat yang merupakan kantong penerima BLT, Demokrat mengalami kemenangan.

"Coba kalau bikin peta di desa di seluruh Indonesia. Lihat penyebaran rakyat yang menerima BLT. Letakkan peta penyebaran BLT itu di atas peta kemenangan Demokrat. Di daerah yang penerima BLT-nya banyak, Demokrat menang. Di peta yang Demokrat kalah, terutama kota besar, banyak rakyat yang tidak terdaftar di DPT," kata Rizal, dalam jumpa pers, seusai pertemuan di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Hal tersebut, menurutnya, ada korelasi sistematis dengan dugaan kecurangan tersebut. "Tidak bisa hanya disalahkan KPU, tapi juga Presiden. Pada masa Habibie dan Mega berlangsung jujur dan fair. Tapi kali ini amburadul," ujarnya. "Dan kecurangan ini lebih besar by design -nya," kata Rizal.

Kritik:
ψ Pernyataan yang akan dikritik:
Rizal Ramli menuding bahwa kesemrawutan pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April lalu, terutama terkait kekisruhan daftar pemilih tetap, adalah sebuah kecurangan sistematis.
Landasan pemikiran:

ψ Teori:
Pemilu merupakan pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemilu dilakukan untuk memilih wakil rakyat serta presiden yang akan memimpin lima tahun kedepan.

ψ Pandangan ahli:
Mulyana W. Kusumah mengatakan bahwa kecurangan pada pemilu bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi politik.

ψ Pandangan hukum:
Menurut undang-undang No. 3 tahun 1999, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI.

ψ Dasar pemikiran moral:
Kecurangan pada pemilu akan berdampak besar pada masa depan suatu Negara, terlebih lagi Negara yang menganut sistem demokrasi.

ψ Kelemahan kebijakan dikaitkan dengan moral:
Masih banyak pos-pos pemilu yang mengadakan kecurangan dengan memanipulasi suara yang didapat dalam pos tersebut. Petugas yang bertugas dalam pemilu, dinilai kurang tegas dalam mengawasi jalannya pemilu. Masih banyak petugas yang masih bisa disogok untuk melakukan kecurangan. Hal ini dibuktikan oleh seorang warga di suatu daerah yang melihat sendiri kejadian kecurangan tersebut. Kecurangan terjadi dengan membawa kotak hasil pemilu ke tengah-tengah kebun dan dimanipulasi. Setelah itu, kotak tersebut dikembalikan dengan tidak bersegel.

ψ Kesimpulan kebijakan atau tindakan yang bermoral:
Pemilu masih rentang dengan kecurangan. Kurang tegasnya pemerintah dalam mengawasi pemilu, bisa menjadi faktor dalam kecurangan ini. Padahal suara dalam pemilu sangat berguna untuk menentukan nasib masyarakat suatu Negara kedepannya.